When your beautiful dreams is never reached, it's okay: Melihat tingkat kemiskinan di Provinsi Papua

TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI PAPUA

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Mu’minatus Fitriati Firdaus, S.FILL,M.Phil,

Oleh :

Rizky Fariska Ismail (25117341)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2018

PENDAHULUAN

Pada umumnya faktor Penyebab Kemiskinan yang Terjadi di Papua, antara lain :

1. Banyaknya kasus korupsi pejabat – pejabat dan pemerintah di Papua.

2. Tidak adanya LSM maupun aktivis yang berani secara tegas membeberkan tentang korupsi ataupun kebobrokan dalam penggunaan anggaran otonomi di Papua.

3. Daya beli masyarakat yang rendah akibat tingkat inflasi yang tinggi dan membuat harga barang-barang menjadi sangat tinggi.

4. Rendahnya Sumber Daya Manusia seperti keterampilan dalam bekerja dan masih menggeluti profesi profesi tertentu.

5. Rendahnya tingkat pendidikan di Papua dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat papua atas pentingnya pendidikan .

6. Banyak masyarakat yang terkena penyakit khususnya bagi anak anak dikarenakan rendahnya tingkat kesehatan di Papua.

7. Kehidupan primitive yang masih dipegang erat oleh masyrakat Papua.

8. Masalah PT. Freeport pertambangan emas di Kabupaten Timika yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Papua.

Oleh sebab itu penulis akan membahas sebagai berikut :

· Letak geografis provinsi Papua

· Data kemiskinan di provinsi Papua

· Usaha Pemerintah Papua dalam menanggulangi kemiskinan

· Tanggapan penulis terkait dengan tingkat kemiskinan di Papua

PEMBAHASAN

A. LETAK GEOGRAFIS PROVINSI PAPUA

Provinsi Papua dengan luas 31.7062 Km2, terletak diantara 130 ° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan.

Batas wilayah di Provinsi Papua berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Samudera Fasifik/Pacific Ocean

Sebelah Selatan : Laut Arafura/Arafura Sea

Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat

Sebelah Timur :Papua New Guinea

Luas wilayah provinsi Papua adalah 317. 062 (Km2). Jika dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah Provinsi Papua merupakan 19,33 persen dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 (Km2). Ini merupakan provinsi terluas di Indonesia. Persentase penduduk Papua jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan tercatat sebesar 0.77% pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1980 meningkat menjadi 0,79%. Tahun 1990 peningkatan persentase jumlah penduduk Papua sangat tinggi yang mencapai 0,91%. Pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 0.86% dan terakhir pada tahun 2005, pesentase jumlah penduduk Papua tercatat sebanyak 0.85%.

Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terluas yaitu 4397 Ha atau 13,87% dari total luas Provinsi Papua. Sedangkan Kota Jayapura merupakan daerah terkecil tetapi apabila dibandingkan dengan kota se-Indonesia, maka Kota Jayapura merupakan kota yang terluas. Kota Wamena (Jayawijaya) dengan ketinggian 2000 - 3000 meter diatas permukaan laut merupakan kota tertinggi dan terdingin di Papua. Sedangkan yang terendah adalah kota Merauke dengan ketinggian 3.5 meter diatas permukaan laut.

B. DATA KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 1999 – Maret 2017

Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir terjadi

penurunan sebesar 0,78 persen poin yaitu dari 28,40 persen pada September 2016 menjadi 27,62 persen pada Maret 2017. Selama delapan belas tahun terakhir (1999-2017) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,13 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,62 pada Maret 2017.

Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005)

persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser diatas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.

Gambar 1.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Papua Tahun 1999-2017

Ket : Data sebelum tahun 2006 masih gabung dengan Papua Barat

2. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi

Persentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia berdasarkan data Susenas Maret 2017 bahwa tiga provinsi diKawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 27,62 persen; 25,10 persen; dan 21,85 persen. Dari 34 provinsi, 16 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yang mencapai 0,81 persen.

Gambar 2.

Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin.

Periode September 2016 – Maret 2017 Menurut Provinsi

3. Tingkat Kemiskinan Menurut Tipe Daerah

Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi Papua terkonsentrasi didaerah perdesaan, di mana pada Maret 2017 terdapat 36,20 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,46 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2016), terdapat penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,87 persen. Untuk daerah perkotaan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

Tabel 1.

Persentase Penduduk Miskin di Papua menurut Daerah, 2001-2017

Ket : Data sebelum tahun 2006 masih gabung dengan Papua Barat

C. USAHA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

1. Dikembangkannya potensi swadaya (Upaya untuk mengolah sumber daya yang dimiliki) dan keswadayaan (Semangat untuk membebaskan diri dari nketergantungan terhadap pihak luar) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

2. Dikembangkannya potensi swadaya (Upaya untuk mengolah sumber daya yang dimiliki) dan keswadayaan (Semangat untuk membebaskan diri dari nketergantungan terhadap pihak luar) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

3. Adanya komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan baik menggunakan pemasukan dari hasil-hasil tambang yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua berupa tembaga (58.36 persen), perkebunan (12.74 persen) yang cukup besar yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Nabire, Numfor agar dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan investasi SDM.

4. Memperbaiki kualitas SDM dengan mengembangkan kreatifitas dan keahlian setiap orang dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih baik.

5. Menjalankan program Pendidikan murah kepada rakyat dengan subsidi silang untuk investasi perekonomian Papua kedepannya.

6. Pemetaan wilayah hunian penduduk miskin. Kemudian, memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan dan mutiara, pertanian, pusat pendidikan dan pelatihan, industri dll.

7. Memperbaiki Infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan yang dapat mendatangkan investor lokal maupun asing untuk membuka pusat wisata sekaligus melakukan bisnis. Seperti akses jalan, pembangunan resort dan jembatan penghubung antarpulau, budidaya perikanan, kemudahan transportasi dll.

8.      Mengadakan program RESPEK ( Rencana Pengembangan Strategis Berbasis Kampung) yaitu suatu program yang dirancang dengan mencoba mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

D.    TANGGAPAN

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah besar bagi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama bagi masyarakat Papua. Hal itu terjadi karena masyarakat Papua itu sendiri dan pemerintah yang kurang responsive dalam menangani masalah kemiskinan di Provinsi Papua. Sebagian masyarakat Papua sulit berkembang karena kehidupan primitifnya yang masih dijaga erat dan sulit untuk dirubah karena takut akan terjadi kegoncangan sosial. Selain itu juga masalah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di akibatkan karena sektor pendidikan yang kurang baik, banyak remaja – remaja yang putus sekolah ataupun tidak pernah mengenyam bangku pendidikan dan kurangnya tenaga pendidik. Di sisi Pemerintahan adalah kurang tanggap menangani masalah kemiskinan, pemerintah lebih mementingkan pemanfaatan sumber daya alam yang begitu melimpah di tanah Papua namun pembangunan perekonomian masyarakat Papua begitu terbengkalai sehingga menjadi salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Yang sangat disayangkan adalah masuknya PT. Freeport Indonesia pertambangan emas terbesar di dunia bukannya menguntungkan bagi masyarakat Papua tetapi membuat rugi dan merusak lingkungan di Timika, Papua.

REFERENSI

Mardimin, Yohanes. 1996. Kritis Proses Pembangunan di Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

ulletin YDS Pelpem. GKPS, Pematang Siantar. 1994

Yuli Hastadewi. 2000. Keluarga. Penerbit Yayasan PKPA. Medan.

Bagong, Suyanto. 2000. Pekerja anak, masalah, kebjakan, dan upaya penanganannya. Penerbit Lutfansah Mediatama. Surabaya.

a b The World Bank, 2007, Understanding Poverty

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#Referensi

https://pemkam.papua.go.id/data_geografis.php

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8&f=uu6-2008.pdf

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8&f=uu6-2008pjls.pdf

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8&f=uu6-2008.htm

http: //id.Wikipedia.org/Wiki/Ekonomi, 12/03/09, 10.15 P.M.